MT Bridge KPU yang Ke-8

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan pelaksanaan Module Training ke-8 (MT 8) BRIDGE, di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), 26-29 September 2011 Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemiluan ini digagas oleh Biro SDM KPU dengan alokasi anggaran di KPU Provinsi NTT serta dukungan Australian Electoral Commission (AEC). Ketua KPU dalam sambutannya yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Drs. Johanes Depa, M.Si menyatakan bahwa secara substantive, diklat Modul BRIDGE ini diarahkan untuk mencapai 3 hal, yaitu: Pertama, meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan; Kedua, untuk membangun kesadaran dalam menggunakan informasi dan sumber daya yang tersedia dan penting guna mengembangkan dan melestarikan budaya pemilu yang berkelanjutan; Dan yang ketiga, untuk mengembangkan suatu jaringan dukungan bagi para pemangku kepentingan terkait dalam proses pemilu dan mendorong budaya pertukaran informasi dan pengalaman. Ada 4 (empat) modul yang menjadi materi selama pelatihan yang berlangsung selama empat hari ini, yaitu modul administrasi pemilu, pendaftaran pemilih, pendidikan pemilih serta modul perencanaan dan penganggaran  strategis, serta sesi manajemen proyek sebagai tambahan. Mareska Mantik, BRIDGE manager AEC untuk Indonesia melukiskan dalam sambutannya, bahwa MT 8 merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang yang diawali sejak tahun 2010 saat program BRIDGE diinisiasi lewat fasilitasi Elections-MDP UNDP.  Sementara untuk beberapa tahun ke depan, dimulai tahun 2011 program BRIDGE untuk KPU akan dilanjuktan fasilitasinya oleh mitra BRIDGE yang lain yakni AEC. Karenanya diharapkan kegiatan pelatihan-pelatihan berikutnya akan dilakukan secara berkesinambungan demi memperkuat sumber daya KPU. Adapun bentuk kerja sama AEC-KPU adalah dalam bentuk co-sharing, dimana AEC memberi dukungan di beberapa aspek yang tidak dialokasikan dalam APBN. Peserta MT 8 terdiri dari 21 orang KPU Kab/Kota dari NTT, 1 orang dari Sekretariat Jenderal KPU, dan 4 orang masing-masing dari KPU Provinsi NTT, Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Timur. KPU telah mempunyai daftar panjang untuk pelaksanaan MT BRIDGE selama tahun 2011, sebut saja dalam waktu dekat pelatihan tentang wawasan kepemiluan ini akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, DIY dan Jawa Tengah. Mengacu kepada agenda pelaksanaan MT Bridge KPU,  tercatat hingga akhir tahun 2011, KPU akan menyelenggaran MT sebanyak 15 kali. (Rn) Via : kpu.go.id ~AdminDW~

Yogyakarta Gelar Pemilukada Hari Ini

Yogyakarta - Kota Yogyakarta telah menggelar pemilihan umum kepala daerah hari Minggu, 25 September 2011. Sebanyak tiga kandidat akan bersaing untuk memperebutkan posisi walikota dan wakil kota pada periode 2011-2016.

Berdasarkan Informasi yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Nasrullah, warga terlihat antusias untuk menggunakan hak suara mereka. Sejumlah warga di TPS 21 Bangun Rejo, bahkan sudah berkumpul sejak pukul 06.30 WIB.

"Saya bersama tamu dari Australia dan perwakilan KPU dari daerah, antusias warga sangat tinggi, terilhat tidak ada kursi kosong," kata Nasrullah, Minggu, 25 September 2011.

Dari data KPU, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu kali ini sebanyak 322.872 orang. Mereka akan menggunakan hak suaranya di 838 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan ditunggu hingga pukul 13.00 WIB. Pada pelaksanaan hari pemungutan suara ini, ada 1.210 personel polisi yang akan mengawal agar kondisi tetap aman.

Nasrullah menjelaskan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan keluarga kraton akan menyalurkan hak suaranya di TPS 10 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Sementara Paku Alam IX beserta keluarga akan mencoblos di TPS Puro Paku Alaman, dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto akan mencoblosan di TPS 1, Golo Kelurahan Pandean, Umbulharjo, Yogyakarta.

Tiga kandidat yang akan memperebutkan kursi calon walikota dan wakil walikota adalah Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza yang diusung PKS dan Gerindra dengan nomor urut 1. Kandidat nomor urut 2, Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji (Fitri) diusung PAN, Partai Demokrat dan PPP. Dan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono dengan nomor urut 3 yang diusung PDIP dan Partai Golkar. Laporan: Erick Tanjung| Yogyajakarta (adi)

Via : VIVAnews

~AdminDW~

Kaum Perempuan Arab Saudi Mendapat Hak Pilih

Lebih dari 5.000 kandidat pria akan turut serta dalam pemilu mendatang.

Raja Abdullah (mideastnewswire.com)

VIVAnews - Raja Abdullah dari Arab Saudi menyatakan kaum perempuan di negeri itu akan mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum tingkat kota mendatang. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk dipilih menjadi anggota Dewan Penasihat secara penuh.

Di Arab Saudi, Pemilu tingkat kota adalah satu-satunya pemilihan yang dapat diikuti oleh publik.

"Kami menolak meletakkan wanita pada posisi yang terpinggirkan. Setelah berdiskusi dengan para ulama sepuh, kami memutuskan akan melibatkan mereka dalam Dewan Penasihat mulai periode mendatang," demikian sang raja, kini telah berusia 87 tahun, seperti dikutip dari laman The Guardian.

"Kaum perempuan juga bisa mencalonkan diri sebagai kandidat pemilihan di tingkat kotapraja. Bahkan, mereka juga memiliki hak pilih," tambahnya.

Para aktivis liberal di negeri itu telah lama meminta agar para perempuan diberikan hak lebih besar. Sebagaimana diketahui, mereka selama ini dikekang oleh hukum setempat yang melarang mereka bepergian, bekerja atau menjalani operasi tanpa izin dari dari pihak lelaki. Tak hanya itu, mereka juga tak memiliki hak untuk berkendara.

Kaum perempuan di Arab Saudi sejak dulu telah dikerdilkan dari peran-peran besar, baik di tingkat pemerintahan maupun rumah tangga. Oleh karena itu, reformasi itu akan meredakan tekanan yang selama ini telah hadir.

Lebih dari 5.000 kandidat pria akan turut serta dalam pemilu mendatang, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 20 September 2011.

Via : VIVAnews

~AdminDW~

Rapat Pokja Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan & Bintek Pemilukada 2012

Melanjutkan agenda yang telah tersusun, hari ini kamis 22 September 2011, bertempat di Kantor KPU Kota Batu 2 Pokja telah mengadakan Rapat, meski menempati ruangan yang berbeda namun keseriusan nampak dari wajah para anggota pokja, baik Pokja Verifikasi Dukungan Perseorangan maupun Pokja Bintek Pemilukada 2012.

 

 

~AdminDW~

UU Penyelenggara Pemilu Disahkan

Kader partai pun boleh mendaftar jadi anggota KPU

Paripurna DPR (VIVAnews/Anggi Kusumadewi)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan RUU Penyelenggara Pemilu menjadi Undang-Undang. Rapat paripurna yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar itu bulat menyepakatinya.

"Dewan bisa menyepakati RUU Penyelenggara Pemilu disahkan menjadi Undang-Undang," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di DPR, Selasa 20 September 2011.

Sidang itu sempat diwarnai interupsi anggota Fraksi PAN Ahmad Rubahi. "Dari awal Fraksi PAN tetap menginginkan ada tenggat waktu anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu," katanya. "Kami minta keputusan ini melibatkan seluruh anggota Dewan melalui voting."

Namun, interupsi itu langsungkan dipatahkan oleh Pramono yang memimpin sidang. Sebab, fraksi PAN dalam pandangan fraksi di Komisi II saat pengambilan keputusan tahap pertama sudah menyerahkan pada paripurna untuk diambil keputusan. "Fraksi PAN memberi catatan waktu itu," katanya.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Komisi II hasil pembahasan RUU Pemilu sampai diambilnya keputusan RUU itu disepakati untuk disahkan. Disambung paparan pemerintah yang disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi menyepakati pengesahan.

Paripurna pengambilan keputusan itu dihadiri 310 anggota dengan batas quorom 281. Rinciannya adalah Partai Demokrat yang hadir 86 (dari 149 anggota), Golkar yang hadir 60 (dari 106 anggota), PDIP yang hadir 46 (dari 94 anggota), PKS yang hadir 32 (dari 57 anggota), PAN yang hadir 28 (dari 46 anggota),PPP yang hadir 22 (dari 38 anggota), PKB yang hadir 9 (dari 28 anggota), Gerindra yang hadir 17 (dari 26 anggota), dan Hanura yang hadir 10 (dari 17 anggota).

Sementara itu, saat sidang berlangsung, sejumlah LSM seperti Cetro, Perludem, JPPR, KIPP, Lima, dan PSHK menggelar aksi penolakan pengesahan RUU tersebut menjadi UU. Mereka menolak masuknya orang partai politik dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu. Mereka juga menolak perwakilan partai politik dan pemerintah dalam keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 
Via : VIVAnews




~AdminDW~

KPU: Kualitas Pemilukada Masih Rendah

 

Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Endang Sulastri menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) langsung belum berkualitas. Sejak dilaksanakan pada 2005, masih banyak kecurangan yang terjadi. "Pelaksanaan pemilukada yang benar-benar demokratis sangat sulit dicapai," ujar Endang dalam sosialisasi tahapan pemilukada DKI Jakarta di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu 8 Juni 2011.

Endang mencontohkan lebih dari 72 persen pelaksanaan pemilukada sepanjang 2010 berakhir di Mahkamah Konstitusi. Dari 224 daerah yang melaksanakan pemilukada di 2010 tercatat 229 gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu hanya berasal dari 164 daerah. Dari semua gugatan hanya gugatan dari 25 daerah yang dikabulkan. "Putusannya juga berbeda, ada yang putusan sela, putusan sebagian, dan diterima," ujarnya.

Modus utama rendahnya kualitas pemilukada kata Endang adalah modus Terstruktur Sistematis Masif (TSM). Indikasi modus ini seperti keterlibatan pegawai negeri sipil, penggunaan fasilitas pemerintah, kelalaian petugas penyelenggara, proses pengawasan, dan kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara. "Modus ini yang selalu dipersoalkan dan digugat ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya. Selain itu, dia menyebut keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tahapan pemilukada masih signifikan.

Menurut Endang, gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi biasanya tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir pemilukada. "Kecenderungan hasilnya sama, dan justru menambah beban anggaran," katanya.

Dari 25 putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sepanjang 2010, kata Endang, justru tidak sampai pada perbaikan kualitas pemilukada itu sendiri. "Hasilnya lebih pada proses, tapi tidak sampai pada esensi demoktratisasi pelaksanaan pemilukada," ujarnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu di antaranya penghitungan ulang hasil rekapitulasi suara, penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang di beberapa TPS, pemungutan suara ulang pemilih yang belum memilih, pemungutan suara ulang di seluruh daerah, dan pengulangan proses pemilukada dari proses tertentu. "Hal itu sangat menguras energi rakyat," katanya.

Endang menyebut satu-satunya cara meningkatkan kualitas pemilukada melalui partisipasi semua elemen masyarakat. Pengawasan dan keterlibatan masyarakat sangat perlu dalam mengawasi tahapan pemilukada. "Ini perlu untuk mencermati bahwa suara rakyat harus dijamin keamanannya," katanya.

IRA GUSLINA [Rabu, 08 Juni 2011]

Via : TEMPO Interaktif, http://www.tempo.co/

~AdminDW~

Rembug-an Demokrasi

 

 

 

Para Pembiacara terlihat gayeng dalam Rembug-an Demokrasi Bulan ke-II

Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan

Ketua KPU Kota Batu bersama salah satu peserta membuka acara

Anggota Komisioner dari Kota lain pun turut hadir

Tokoh masyarakat dan Pengurus Parpol pun turut hadir menjadi narasumber

Andil Perempuan sangat diperlukan disetiap aspek termasuk dunia Politik

 

=REOG PONOROGO= sebagai hiburan KPU Kota Batu menghadirkan Kesenian sebagai muatan budaya lokal

Pemilu Serentak Tekan Anggaran dan Efisien Waktu

diskusi terbatas, Surabaya Plaza Hotel, Kamis (26/5)

    

         Pemilihan umum di tingkat nasional ataupun daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Demi efisiensi anggaran saat ini muncul gagasan untuk menjajaki kemungkinan pemilu nasional dan pilkada yang digelar serentak. Keinginan tersebut muncul dalam diskusi terbatas bertemakan Pemilu serentak yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Jatim bekerjasama dengan Partner For Governance Reform di Surabaya Plaza Hotel, Kamis (26/5).
     Anggota KPU Prov Jatim Arief Budiman yang menjadi Moderator diskusi terbatas mengatakan, bercermin dari permasalahan yang ada dimana setiap pemilu menyerap anggaran yang sangat besar yang bersumber dari APBD,  maka perlu adanya pemikiran untuk dilakukan pemilu serentak. Apalagi Pemilu di Indonesia frekuensinya terlalu bayak, dengan jumlah kabupaten, kota ditambah dengan provinsi yang ada 500 lebih, maka hampir dipastikan tiap hari ada pemilu.

'' Setidaknya pemilu serentak masih harus dibagi menjadi dua. Yaitu pemilu tingkat nasional dan daerah.Untuk  tingkat nasional sudah bisa dilakukan pada 2019, sedangkan untuk tingkat daerah baru bisa dilakukan antara 2021 hingga 2023,''ungkap Arief Budiman. Diskusi  menghadirkan nara sumber  Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Ramlan Surbakti, Pengamat Politik, Ibnu Tri Cahyo dan konsultan kemitraan, Didik Supriyanto. 

     Ditambahkan, melihat dengan adanya pemilu serentak akan banyak sisi positifnya. Diantaranya dari alokasi waktu yang bisa dimampatkan sehingga hanya terjadi dua kali pemilu nasional dan daerah. Selain itu bisa berdampak pada sisi efektifitas serta pengeluaran biaya yang mampu menekan hingga sekitar 50%.Disisi prespektif kemaanan juga lebih menguntungkan, karena konflik tidak perlu terjadi berkepanjangan.
     Sementara itu, Ramlan Surbakti mengungkapkan dari pemilu serentak juga bisa berdampak pada lebih mengefektifkan pemerintahan yang ada, yaitu pemerintahan presidential sekaligus membawa pada pemilu yang lebih berdaulat. "Sistem presidential kita akan lebih bagus lagi, sebab presiden bisa melakukan fungsinya dengan bagus," tandasnya.Sedangkan dari sisi biaya, akan banyak terjadi penghematan bahkan hingga 50%. Penghematan ini bisa dilihat dari penghematan jumlah tenaga pemilu yang bisa dipangkas. Ia mencontohkan, untuk pemilu di Jatim secara keseluruhan bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 800 miliar. Dengan pemilu serentak bisa ditekan menjadi Rp 400 miliar.
Meski demikian, keinginan pemilu serentak ini bukan tanpa kendala. Ibnu Tri Cahyo menjelaskan, setidaknya dengan pemilu serentak akan berbenturan dengan perundangan yang ada. Karena harus ada perubahan perundangan, mulai dari Undang-Undang (UU) tentang pemilu, UU tentang partai politik, UU sistem pemilu dan penyelenggaraan pemilu.
"Termasuk juga harus ada perpanjanganmasa jabatan bagi anggota DPR/DPRD, Gubernur,Wali Kota dan Bupati serta yang lainnya. Untuk perpanjangan anggota DPR/DPRD mungkin tidak terlalu bermasalah, namun untuk perpanjangan kepala daerah akan lebih rumit.

Pemilu serentak dalam format pemilu lokal-nasional ini, sebelumnya juga sudah sempat memasuki pembahasan serius di DPR, pada pertengahan Juli 2008. Saat itu, Panitia Khusus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, telah menyepakati untuk menyatukan pemilu legislatif tingkat pusat (DPR dan DPD), dengan pemilu presiden (pilpres), dan mulai digelar pada tahun 2014. Klausul penyatuan tersebut bahkan telah di tempatkan dalam ketentuan peralihan RUU Pilpres.

Ibnu Tri Cahyo mengatakan untuk jabatan kepala daerah bisa diganti dengan pejabat pelaksana, namun yang menjadi pertanyaan apakah jumlah pejabat pelaksana mencukupi untuk mengganti kepala daerah yang ada khususnya Gubernur yang harus setingkat dengan eselon I.
Didik  menambahkan ketika adanya perubahan perundang-undangan juga dilakukan perubahan pada penyelenggaran pemilu. Jadi nanti ada kepastian juga KPU kapan direkrut dan kapan mengakhiri jabatannya.  "Namun yang pasti, pemilu serentak ini akan memberikan dampak efektifitas dan efisiensi," lanjut Didik Supriyanto. Dia juga menambahkan kelemahan lain dari pemilu yang saat ini ada diantaranya koalisi pemerintah menjadi rapuh. Sebab koaliasi akan terbentuk hanya berdasarkan pembagian kekuasaan, tidak dilatarbekangi ideologi dan platform politik. Selain itu juga akan menyebabkan merajarelanya politik transaksional.
"Pemerintah daerah menjadi tidak terkontrol, sebab hubungan kepala daerah dengan partai politik berhenti sampai pada tahap pencalonan serta partai politik merasa kalau kepala daerah bukan kader partai,''tegasnya.


Source : kpujatim.go.id




~AdminDW~

Profil : ROCHANI,S,Pi,MP

Menjadi Anggota KPU Kota Batu perempuan satu-satunya tidak menjadikan beliau kecil hati, perempuan asli Kota Batu ini menyelesaikan pendidikannya di Kota Batu dan Kota Malang, yaitu mulai dari pendidikan dasar di SDN Ngaglik 02 Batu, SMPN I Batu, dan SMAN I Batu. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di S1-Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang dan S2 Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Banyak menghabiskan waktu didunia kampus perempuan yang selalu terlihat serius ini tidak kagok ketiga terjun dimasyarakat, beliau memulai jenjang karir sebagai Staf Peneliti PPOTODA Fakultas Hukum Unibraw, serta sebagai Kepala Program Studi Budidaya Perairan STIP Malang. Selain itu beliau juga sangat berpengalaman dalam hal Pengawasan Pemilu sebagai Anggota dan Ketua Panwas Pemilu mulai dari Pilgub Jatim 2007, Pilpres hingga Pileg 2009. Pengalaman beliau didunia Penyelenggaraan Pemilu yang cukup banyak membawa beliau turut serta dalam seleksi Anggota KPU Kota Batu dan saat ini menjadi pengampu divisi Hukum, Umum dan Pengawasan di KPU Kota Batu sejak 2009-2014.

Ibu dari 2 orang anak ini aktif dalam berbagai organisasi diantaranya sebagai Unit Penerbitan Kampus, Aktivis Bola Basket serta berbagai organisasi lainnya. Istri dari Hari Nugroho ini meskipun sibuk mengabdi untuk kepentingan masyarakat namun tidak pernah melupakan peran beliau sebagai istri dan ibu bagi keluarganya.

~AdminDW~

Profil : SUPRIYANTO,S.Pd

Berkacamata dan banyak senyum merupakan salah satu ciri khas beliau, sebagai wartawan yang banyak bertemu dengan tokoh-tokoh penting membuat sosok yang satu ini sangat mudah untuk diajak berkomunikasi. masa kecil yang beliau banyak habiskan di Kota Rembang ini memulai pendidikan dasarnya di SDN Kumendung I Rembang Jateng hingga lulus SMA. Kemudian melanjutkan pendidikan D-3 di IKIP Malang Jurusan Pendidikan Geografi dan dilanjutkan S-1 Jurusan Pendidikan Geografi.

Memulai karirnya sebagai Koordinator sales Penerbitan Bina Pustaka Pria paruh baya ini kemudian pindah haluan menjadi Wartawan Harian Bhirawa Surabaya. Meski sibuk dengan berbagai peliputan beliau tak gentar untuk mendaftar diri sebagai Anggota KPU Kota Batu Periode 2009-2014, dan saat ini ditunjuk oleh anggota komisioner lainnya untuk memangku Divisi Hubungan Masyarakat,Data dan Informasi, Rumah Tangga dan Hubungan antar Lembaga.

Pria yang menikah dengan Dra. YE. Anggraeni dan memiliki 2 orang anak ini merupakan organisatoris, ketika masih menjadi mahasiswa beliau aktif sebagai anggota GMNI DPC Malang, serta aktif sebagai Pengurus KNPI Kota Malang. Pengalaman sebagai anggota KPPS menjadikan beliau sangat paham dengan kondisi-kondisi dilapangan terkait permasalahan Pemilihan Umum.





~AdminDW~

Profil : ASHAR CHILMI,S.Psi

Pria kalem asli Kota Batu ini telah banyak malang melintang didunia organsasi Islam, ketika memulai jenjang penddikannya di MI Miftahul Ulum hingga di MTS Hasyim Asyari beliau banyak mengenal Islam dan berlanjut ketika di jenjang Pendidikan SMA di SMAN I Batu beliau aktif di organisasi BDI Osis SMAN I Batu. kemudian jenjang pendidikan S-1 beliau tempuh di UMM Fakultas Psikologi memperkaya pengetahuan beliau dibidang keagamaan.

Setelah aktif berkecimpung di berbagai organisasi Pria yang memiliki banyak pengalaman ini memulai memasuki dunia kerja sebagai Editor dan Penyiar English di RRI, selain itu juga menjadi Dosen di Poltek Mahayudha Malang. Setelah bayak makan garamnya dunia broadcast kemudian beliau beralih menjadi Konselor LPNU Malang sebelum kemudian berkiprah menjadi Anggota KPU Kota Batu masa jabatan 2009-2014. di KPU beliau sebagai pengampu di divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Organisasi dan Pengembangan SDM.

Suami dari Kartika Catur K. ini memiliki 3 anak yang salah satu diantaranya adalah si-kembar, mereka ini lah yang menjadi spirit fighting untuk tetap berkarya dan menjalankan tugas-tugasnya di KPU Kota Batu.

~AdminDW~

Profile : DR.PRIYANTO,MM

Pria murah senyum yang menghabiskan masa kecil di Desa Junrejo dan menempa pendidikan di Kota Batu ini jenjang pendidikannya diawali di SDN Junrejo 02 Batu, kemudian di SMPN I Batu. Setelah itu mengembangkan pendidikannya ke SMA PPSP IKIP Malang, dan S1 di FIA-UNIBRAW, S2 di Pascasarjana UNIBRAW dan mendapatkan predikat cumlaude dalam jenjang pedidikan S3-FIA UNIBRAW.

Pria yang sibuk dengan berbagai kegiatan ini, mengawali kariernya dibidang perekonomian mulai dari pemberdayan masyarakat dalam hal konsultasi dan pendampingan dibidang ekonomi juga aktif dalam organisasi KADINDA Kota Batu sejak 2006 dan sekarang sebagai Ketua. sedangkan pada tahun 2003 hingga 2009 beliau memulai  sebagai anggota KPU Kota Batu kemudian menjadi KPU Kota Batu kembali untuk masa bakti 2009-2014 dan menaungi divisi Teknis Penyelenggaraan.

Meskipun berbagai kegiatan menyibukkan waktu beliau namun bapak dua anak dari istri Drs.Umbuk Budiasih ini masih sempat melakukan berbagai kegiatan kegemarannya dalam berolah raga khususnya Bulu Tangkis.





~AdminDW~

Profil : BAGYO PRASASTI PRASETYO,S.Sos

Seorang pria muda yang mudah diajak berkomunikasi dan berdiskusi ini dilahirkan pada tahun 1974 dan dibesarkan di sebuah daerah di Bojonegoro, beliau tinggal disana hingga tamat SMAN I Bojonegoro, kemudian beliau hijrah ke Kota Malang untuk merampungkan pendidikan S-1 Administrasi Negara di Unibraw Malang dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Widyagama Malang.


Seorang mantan aktivis diberbagai organisasi ini sebelum terjuan sebagai penyelenggara Pemilu merupakan seorang wartawan kawakan. Memulai profesi kewartawannya di Harian Surya, sosok yang akrab disapa "Mas Bag" ini kemudian menjadi wartawan dan redaktur Malang Post dan kemudian menjadi redaktur Mingguan Koran Pendidikan. setelah malang meintang di dunia wartawan dan pemberitaan beliau merubah haluan dengan mendaftar sebagai Anggota KPU Periode pertama pada tahun 2003-2009 [melalui beberapa perpanjangan], kemudian melanjutkan tugasnya pada tahun 2009-2014, dan ditunjuk sebagai Ketua KPU Kota Batu.

Meskipun disibukan dengan berbagai aktivitas yang banyak menyita waktu Suami dari Wiwin Dwi Astuti ini masih menyempatkan bermain dan menghabiskan waktu bersama dua buah hatinya yang kini masih duduk dibangku TK.

Pria yang mengabdi dibidang ke-pemiluan sejak tahun 1992 ini pernah menjadi anggota KPPS, dan Pemantau Pemilu. Meskipun menyukai Humor dan Kartolo, pria yang suka memanjangkan rambutnya ini sangat serius ketika mengurusi pekerjaan, terlebih-lebih menyangkut divisinya yaitu Divisi Perencanaan dan Logistik. tidak jarang beliau langsung turun ke sekretariat untuk lebih memberkan semangat kepada seluruh jajaran.




~AdminDW~

Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada serta Tata Cara Pencalonan

Menjelang dihelatnya Pemilukada pada tahun 2012 mendatang, pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 yang lalu, bertempat di Aula Bina Bhakti Praja Pemkot Batu,  KPU Kota Batu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu mengadakan Kegiatan Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada serta Tata Cara Pencalon. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Partai Politik, LSM, Ormas dan Tokoh Masyarakat se-Kota Batu.

Pemateri dalam kegaiatan Sosialisasi

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sejak awal tentang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi masyarakat dan peserta Pemilukada,  hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal KPU Kota Batu dalam rangka menyelenggarakan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 dengan berazaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara,kepentingan umum, terbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dimana pelaksanaan Pemilukada sendiri akan segera dilaksanakan kurang lebih 14 bulan.

Rapat yang dihadiri kurang lebih 80 orang tersebut dilaksanakan sejak pukul 15.00 WIB hingga masuk waktu berbuka puasa, acara yang dimulai dengan sambutan yang sekaligus membua acara tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo,S.Sos, yang kemudian dilanjutkan dengan materi. Materi sendiri dibagi dalam 2 sub bahasan yaitu Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada dan Tata Cara Pencalonan, dimana masing-masing disampaikan oleh nara sumber Anggota Komisioner,  yaitu Rochani,S.Pi,MP dan Ashar Chilmi,S.Psi.

Dialog Peserta

Kegiatan yang dihelat kurang lebih 2 jam tersebut mendapat tanggapan yang cukup baik dari para peserta, dimana tidak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan terkait permasalahan Pemilukada dan berbagai aturan tentang Pemilukada. namun karena waktu yang singkat tidak mampu menampung seluruh pertanyaan dari peserta, sehingga KPU Kota Batu akan mengadakan sosialisasi yang lebih teknis sebelum Pemilukada dilaksanakan.

~AdminDW~

Rapat Pembahasan Draft Tahapan, Program Dan Jadwal PEMILUKADA Kota Batu Tahun 2012

Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 telah didepan mata, seluruh Anggota KPU Kota Batu beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Batu telah satu kata dalam mensukseskan kegiatan 5 tahunan tersebut, hal ini tercermin dari berbagai persiapan yang telah mulai dilaksanakan, dimana pada hari selasa tanggal 26 April 2011di aula Kantor KPU Kota Batu telah dilaksankan Rapat pembahasan Draft Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Komisioner, Sekretaris, Jajaran Kasubbag dan Staf subbag Teknis tersebut membahas tentang Penyusunan Draft Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, dimana sebelum diadakan Rapat tersebut telah terlebih dahulu dibahas ditingkat Divisi Teknis.

Penyusunan yang dilakukan sejak awal dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pemilukada sendiri, karena seperti diketahui oleh umum, masih banyak hal yang harus disiapkan bukan hanaya Tahapan dan Jadwal namun hal-hal teknis lainnya. Rapat yang diagendakan selama 3 hari tersebut memakan banyak tenaga mengingat Draf Tahapan merupakan acuan pelaksanaan Pemilukada sendiri, selain itu dalam menyusun juga dibutuhkan ketelitian karena mencakup berbagai Peraturan terkait Pelaksanaan Pemilukada.

Pada akhir rapat telah memutuskan Rancangan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, akan tetapi rancangan dimaksud dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kebijakan Peraturan yang mengikat didalamnya.

Suasana Rapat Pembahasan -26 April 2011-

~AdminDW~

Selamat Datang

Blog ini merupakan media bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar Pemilu maupun PemiluKada di Kota Batu.
Kami merancang Blog ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, yang akan diselenggarakan kurang lebih 14 bulan mendatang.
Kami berharap dengan berbagai media mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun mendapatkan pelayanan dalam menggunakan hak pilihnya.



~admin DW~